Headlines News :

    Follow by Email

    Eksekusi Cambuk di Meulaboh Aceh Barat

    Video Amatir Eksekusi hukum cambuk di meulaboh aceh barat Hanya Sekedar Memberikan Informasi Video Berita, Mohon di Like atau di Share. Jika Ingin Berita Video Terbaru Silahkan Subscribe. Thanks ^_^

    MaTA: Dana Hibah, Peluang Besar Untuk Korupsi



    Banda Aceh | acehtraffic.com - Pengelolaan keuangan Aceh sarat dengan dengan masalah, serta tidak ada itikat baik Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Minggu 28 Juli 2013.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Bidang Adovokasi Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh.

    Melalui siaran persnya, Hafidh menjelaskan, bukti pengelolaan keuangan yang sarat dengan masalah adalah. Berdasarkan data hasil audit BPK RI, pemerintah Aceh hanya mampu mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

    Lebih lanjut, Hafidh menjelaskan. Hasil audit BPK-RI terhadap LHP APBA 2012, ditemukan banyak permasalahan, yaitu hilangnya asset Pemerintahan Aceh senilai Rp 10,9 Milyar.

    Persoalan yang sangat menonjol yaitu mengenai temuan terhadap Belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 71,37 Miliar belum dipertanggungjawabkan, dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 65,26 juta dan  belum dikembalikan ke kas daerah. 

    Selain itu juga dari hasil audit diketahui bahwa terdapat dana Hibah sebesar Rp 5,5 Milyar serta Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 500 juta tidak sesuai ketentuan. 

    MaTA mencatat, hal senada juga ditemukan dalam audit BPK-RI terhadap LHP APBA 2011. Dalam audit tersebut terdapat 5,31 Milyar dana Hibah Pemerintah Aceh di bawah Biro Keistimewaan dan Kesra Rp 2,45 Milyar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Rp 2,86 Milyar. 

    Ironisnya, dana sebesar Rp 5,31 Milyar di kedua SKPA tersebut sebahagian tidak sesuai ketentuan, serta tidak dapat diyakini kebenarannya.

    “sebagaian dari dana tersebut fiktif dan potensi dikorupsi,”ujar Hafidh.

    Dengan pengelolaan anggaran yang demikian, sudah sangat mengkhawatirkan. Karena dalam APBA 2013, alokasi belanja Hibah dan Bansos mencapai 1,6 Triliun.

    Hafidh menambahkan, MaTA sangat meragukan komitmen Gubernur Aceh untuk melakukan pengelolaan anggaran yang baik. Terbukti saat perencanaan APBA 2013 saja sudah menuai banyak masalah.

    Selain keterlambatan pengesahan, munculnya dana di luar perencanaan, APBA Tahun 2013 juga mendapat banyak koreksi dari Mendagri sehingga semakin memperlambat proses pencairan dan realisasi Anggaran Aceh yang berdampak buruk bagi pelayanan publik di Aceh.

    MaTA juga menilai Inspektorat Aceh sebagai pengawasan internal pemerintah Daerah belum berjalan maksimal. Hal ini jelas terlihat dengan masih banyaknya kebocoran anggaran sehingga menjadi temuan dari BPK RI dalam hasil auditnya. | AT | M | KR |

    Alumni Cipinang: ALA Siap Merdeka, LSM Kobra Berang, Mahasiswa: Biarkan Saja




    Aceh Utara | acehtraffic.com – Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pemekaran Provinsi (KP3ALA) Pusat, Armen Desky tentang prediksi pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) bakal terwujut sebelum Pemilu 2014 nanti, mengecohkan sebagian orang hingga angkat bicara.

    Prediksi yang disampaikan Alumni Cipinang itu diutarakan dalam acara buka puasa bersama Pemuda Pancasila (PP) di Banda Aceh, Minggu, 21 Juli 2013, lalu.

    Dia mengatakan surat persetujuan untuk pemekaran ALA sudah berada di meja sekretaris negara. "Kita do'akan saja, kalau tidak halangan apapun pemekaran provinsi ALA bakal terwujud," katanya seperti yang dilansir Rakyat Aceh.

    Menurut mantan Bupati Aceh Tenggara yang terjerat kasus korupsi dana APBD tahun 2004-2006 senilai Rp 26,9 miliar itu, memperkirakan Presiden akan menandatangani Provinsi ALA terlebih dahulu, “sebab dilihat dari segala persyaratan justru daerah tengah dan tenggara ini yang sudah siap” Kata dia.

    Sedangkan untuk Provinsi ABAS, katanya sudah juga menyiapkan segala administrasi dan syarat kelengkapan lain. Namun masih ada yang harus dipersiapkan kembali dan butuh waktu dalam beberapa langkah lagi.

    Namun, kata Armen, soal ABAS tetap kita dukung juga, sehingga yang namanya sama-sama berjuang tentu harus saling memberikan dorongan, sehingga bisa terwujud.

    “Kalau nantinya, ALA lebih duluan, maka ABAS akan kita ajak untuk bergabung saja. Yang penting mekar dulu. Soal penentuan ibukota provinsi, diharapkan tim pusat nantinya yang akan menentukan di kabupaten mana yang cocok,” jelasnya lagi.
    Menurut Armen, sudah cocok di Aceh ini punya tiga Provinsi dengan satu Wali Nanggroe, ini dimaksudkan salah satunya untuk menarik agar dana pusat bisa lebih banyak diberikan ke daerah ujung Sumatera ini.

    Kemudian, dengan pemekaran dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh. Dimana, sekarang ini, justru angka pengangguran masih banyak karena ketiadaan produksi apapun di 23 kabupaten/kota.

    Kemudian, dengan pemekaran ini, tambah Armen, maka nantinya bisa saling bergantian sehingga semua masyarakat Aceh punya peluang menjadi Wali Nanggroe.

    Namun pernyataan tersebut ditolak mentah tanpa ditimbang oleh Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Bersama Rakyat Aceh (Kobra), Amri Usman. Rabu 24 Juli 2013.

    Menurutnya pernyataan tersebut merupakan bagian dari misi memecah-belahkan masyarakat Aceh, dan tentunya hal tersebut merupakan provokasi murahan dan menyesatkan.

    "Itu adalah provokasi!, diminta jangan terus mencari perbedaan, cobalah cari kesamaan untuk membangun Aceh kedepan yang lebih baik, bukan musti terpecah belah," harap Sekjen Kobra, Amri Usman.

    Menurut dia, upaya pemekaran Provinsi Aceh untuk menjadi beberapa Provinsi bukanlah suatu ide yang patut didukung, karena hal itu akan memecah belah keutuhan wilayah Aceh, dan juga akan melahirkan raja-raja kecil yang pada akhirnya akan menjadi beban pada keuangan negara.

    "Keutuhan wilayah Aceh sudah final dan tidak boleh ditawar-menawarkan lagi," Kata Kobra.

    Sementara mahasiswa Unimal justru mendukung hal yang disuarakan oleh kawan-kawan Gayo Merdeka. “silahkan saja pisah dengan Aceh bila mersa didiskriminasi atau dimarginalkan, merasa terjajah akibat tidak adil, semua orang punya hak untuk merdeka sama halnya dengan Aceh untuk merdeka begitu juga dengan ALA ABAS” Kata Bustami Ibrahim. Minggu, 28 Juli 2013.

    Mahasiswa sosialogi Universitas Malikussaleh itu meminta semua pihak untuk tidak melarang ALA ABAS untuk merdeka. Menurutnya bila ada orang yang melarang artinya mereka harus mampu memberikan yang dirasakan oleh orang ALA ABAS tidak adil.

    “Pemerintah Aceh saja yang memiliki kekuasaan tidak merespon atau merasa kehilangan, bila pun itu dilarang kan sudah dicari solusinya, minimal memanggil tokoh-tokoh itu diberikan sedikit ladang basah biar diam, termasuk alumni Cipinang itu” Kata Koordinator Gapman itu sambil tertawa. | AT | IS | BBS |

    Ahmadinejad Akan Dirikan Universitas di Irak

    Acehtraffic.com - Sebuah situs di Iran melansir Presiden Mahmud Ahmadinejad bakal mendirikan kampus di Ibu Kota Teheran. Kampus ini bakal berbasis teknologi.

    Surat kabar the Huffington Post melaporkan, Sabtu 27 Juli 2013, ini kegiatan besar pertama diambil Ahmadinejad saat dia nanti tidak lagi menjadi presiden. Posisinya akan digantikan oleh Hassan Rouhani yang akan dilantik pada Agustus mendatang.

    Ahmadinejad juga telah menerima hak dari lembaga revolusi budaya tertinggi Iran untuk membangun kampusnya. Kampus ini akan berpusat di perkembangan teknologi informasi, teknologi nano, teknologi ruang angkasa, dan nuklir.

    Meski bakal turun dari kursi presiden, namun karisma Ahmadinejad dalam politik Iran masih bergema. Pendukungnya masih banyak demi memuluskan pengembangan uranium untuk nuklir yang masih menjadi perdebatan. Rouhani sendiri masih belum memutuskan apakah program ini dihentikan atau tidak setelah dia dilantik nanti.| AT | M | MR |
     
    Hosting Gratis
    Support : Creating Website | Acehtraffic Template | Baharsj
    Copyright © 2013. Aceh Zone - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Baharsj
    Proudly powered by Blogger